Masih Layakkah Pembredelan Terhadap Media?

~ pandangan awam tentang kasus "pemberedelan" Jimbarwana TV

Aneh! Itulah kata pertama yang terlintas di pikiranku. Mungkin juga, kata itu menjadi kata pertama bagi semua orang. Ternyata dalam sebuah negara yang telah menjamin kebebasan pers, masih saja ada pemberedelan terhadap media!
Seperti yang terjadi di sebuah kota kecil bernama Jembrana-Bali, pemberedelan ini sedang berlangsung. Jimbarwana TV sebagai media pemerintah menjadi sasaran oknum yang mengatasnamakan hukum untuk memberangus keberadaannya. Ah, Bali memang sedang panas menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 9 Juli 2008 ini.

Bagi sebagian besar masyarakat, termasuk saya sendiri, penghentian paksa siaran Jimbarwana TV ini tak lebih dari kepentingan politis menjelang Pilkada. Adalah Bupati Jembrana, Prof. I Gede Winasa, menjadi salah satu calon kuat dalam Pilkada Bali ini. Melihat berbagai realita yang menimpanya (sebelum “pemberedelan” itu terjadi), tampaknya Winasa telah dijadikan “musuh bersama”, terutama oleh calon dari mantan “tuan rumahnya”. Alasannya? Winasa lebih memilih mencalonkan diri melalui partai lain daripada hanya mendekam di dalam kandang tanpa bisa berbuat apa-apa!

Bagi beberapa orang (terutama kader fanatik partai), perilaku “kutu loncat” itu tentunya tidak dapat dimaafkan. Tapi di sisi lain, justru sikap politik yang diambilnya mendapat apresiasi yang luar biasa. Langkah Winasa dinilai sebagai sikap seorang negarawan, bukan elit politik partai tertentu.

Posisi Winasa sebagai “musuh bersama” pun berimbas pada segala hal yang berhubungan dengannya. Dan yang teranyar, tentunya pemberangusan terhadap media Pemkab Jembrana, Jimbarwana TV, yang selama ini cukup gencar mempublikasikan langkah dan kerja Winasa untuk memajukan Jembrana.

Begitulah! Kekesalan dan berbagai tanda tanya memang sedang melayang-layang di dalam pikiran banyak orang, terutama masyarakat Jembrana. Apanyakah yang salah sehingga Jimbarwana TV menjadi korban? Kenapa televisi lokal lainnya masih diberi kesempatan untuk tetap siaran meski letak kesalahannya sama? Dimanakah letak keadilan di negeri ini?

Masih pantaskah pemberedelan ini diteruskan? Haruskah sebuah pesta demokrasi mengorbankan hidup puluhan karyawan yang bernaung di bawahnya? Atau jangan-jangan, saya memang tengah hidup dalam sebuah massa dimana arogansi kekuasaan kembali menunjukkan taringnya? Entahlah! Sampai saat ini pun, pertanyaan-pertanyaan ini masih menjejali pikiran saya. Entah....

Sebuah celotehan ngelantur.....
Mudah-mudahan apa yang saya tuliskan ini
adalah pemikiran yang salah!!!

Lihat Tulisan Lainnya: