Pungli, Pungli, Pungli!

Kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Tapi saya meyakini, sampai detik ini, perilaku pungli (pungutan liar) masih marak terjadi di lahan-lahan basah setiap wilayah. Pelabuhan Gilimanuk salah satunya. Gerbang barat Pulau Bali ini memang “dikenal” sebagai lahan pungli bagi oknum petugas pelabuhan, termasuk para Satpol PP pemeriksa tiket para penduduk yang akan masuk ke Bali.

Berbicara pungli, saya kembali teringat sebuah film dokumenter “Bali yang Lain” yang disutradarai Dwitra J. Ariana alias Dadap. Dalam film berdurasi 55 menit tersebut, terlihat jelas perilaku pungli yang dilakukan oknum Satpol PP di lokasi pemeriksaan KTP. Peristiwa pungli di Pelabuhan Gilimanuk ini tentu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi di seluruh Indonesia. Apa penyebab perilaku pungli tersebut hingga masih tetap berakar dan memberi warna dalam sejarah perjalanan peradaban bangsa ini?

Jika dicermati, andil terbesar (bukan kesalahan) dalam perilaku pungli sebenarnya adalah masyarakat yang menjadi “korban” pungli itu sendiri. Kenapa? Kita harus jujur, kesadaraan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan masihlah rendah. Maka tak salah pula jika kemudian terlontar selentingan bahwa sejatinya hukum atau aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar!

Apa makna dari selentingan tersebut? Kita (termasuk saya) sebagai masyarakat memang belumlah iklas dalam menerima aturan tertulis meski telah dilandasi hukum yang kuat. Pungli merupakan salah satu “karya” manusia yang sangat sulit diberantas karena (mungkin) telah membudaya. Jadi dalam hal ini, siapa yang patut dipersalahkan?

Salah dan benar tentunya menjadi sesuatu yang relatif. Ini sangat tergantung bagaimana sudut pandang kita dalam melihat sesuatu. Tapi bagi saya, kitalah yang salah, baik pelaku pungli maupun “korban” pungli itu sendiri. Karena disadari atau tidak, kitalah yang sesungguhnya membuka celah perilaku pungli itu sendiri. Sangat tidak bijak jika kita kemudian mencari-cari kesalahan orang lain apabila kita sendiri melakukan hal yang sama. Padahal sejatinya, kita memiliki kemampuan untuk menekan perilaku itu. Dalam hal ini, “korban” pungli sendiri harus memiliki keberanian lebih dalam menentang godaan untuk meluruskan perilaku tersebut.

Ya, kita memang harus mulai berusaha dan membiasakan diri untuk menumbuhkan keiklasan di dalam menerapkan hukum yang ada. Secara tak langsung, ini akan menutup kemungkinan perilaku pungli oleh oknum-oknum yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Bukankah celah dan kesempatan itu yang menjadi penyebab utama timbulnya perilaku pungli di dalam bangunan peradaban bangsa ini? Sebisa mungkin, mari kita tutup celah itu dengan selalu menaati aturan yang ada! Dengan cara itu, lambat laun pungli dapat ditekan atau bahkan dihilangkan dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa ini. Semoga!

Lihat Tulisan Lainnya: