Korupsi = Budaya?

Budaya atau kebudayaan dalam lingkungan pergaulan kekinian nampaknya mulai mengalami pergesesaran makna. Kata budaya seringkali menjadi “kambing hitam” atas perilaku masyarakat atas berbagai penyikapan terhadap suatu polemik.

Berbagai polemik akut memang telah menjadi semacam “pelengkap” di dalam sejarah bangunan peradaban bangsa ini. Korupsi merupakan salah satunya. Bahkan untuk masalah yang satu ini, lembar sejarah dunia senantiasa mencatat Indonesia berada di dalam posisi tiga besar negara terkorup di dunia.

Sifat korup yang dilakukan para elit pemegang kekuasaan di pusat rupanya menurun hingga ke daerah-daerah. Bahkan sebelumnya, KPK sebagai lembaga yang berkutat dengan perilaku pemberantasan korupsi telah memberikan peringatan dini berupa terbitnya 18 Modus Korupsi di Daerah.

Menguatnya akar perilaku korupsi pun kemudian secara tak langsung membawa dampak kejiwaan atau psikologis di dalam kehidupan sosial masyarakat. Perilaku korupsi kini dimaknai sebagai sesuatu yang lumrah, yang akhirnya mengerucut pada kata budaya. Apa makna fenomena ini?

Selama ini, kata budaya sering di-kambing hitam-kan. Apapun permasalahan yang tak kunjung menemukan jalan keluar, maka dengan enteng kita menganggapnya sebagai sebuah budaya, atau bahkan kebudayaan. Ini tentu sebuah pemikiran yang sangat salah. Bukankah budaya itu merupakan bentuk kebiasaan luhur yang tercipta atas pergaulan dinamis suatu kelompok masyarakat? Kata budaya tidaklah boleh diposisikan sebagai pembenar atas setiap perilaku salah yang tak sulit teratasi karena akan bermuara pada sikap acuh tak acuh masyarakat untuk memberantas atau meminimalisir perilaku salah ini.

Kebiasaan masyarakat dengan mengklaim tindakan atau perilaku korupsi sebagai sebuah budaya dalam negeri ini tentunya akan sangat menyulitkan proses pemberantasannya. Artinya, telah terbangun pemikiran masyarakat yang menganggap perilaku ini sebagai sesuatu yang sangat lumrah sehingga berpotensi besar menumbuhkan bibit-bibit perilaku korup itu sendiri.

Pemahaman korupsi sebagai “budaya” ini harus diubah sehingga masyarakat memiliki keberanian untuk mengucapkan kata tidak untuk perilku tersebut!

Lihat Tulisan Lainnya: