Menuntut Komitmen Pemimpin Tetap Berkumis

KONDISI sosial ekonomi yang dialami bangsa ini merupakan faktor utama terjadinya anomali sosial yang timbul akibat tidak imbangnya kondisi sosial ekonomi di masyarakat, yakni antara pendapatan dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Di tingkatan gunung es, anomali sosial mulai dapat disaksikan. Misalnya, perampokan yang mulai marak. Adakalanya, perampokan atau tindak kriminalisme lainnya itu disertai kekerasan fisik.

Tragedi pembagian zakat yang menewaskan setidaknya 21 orang di Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu adalah bagian kecil dari dampak kemiskinan yang terjadi saat ini. Masih banyak lagi kisah-kisah getir yang dapat dideretkan sebagai sebuah realitas tak terbantahkan yang mewarnai perjalanan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Secara awam, kondisi tersebut juga menyiratkan bahwasannya saat ini tidak (belum?) adanya akurasi data atas keberadaan mereka.

Masalah-masalah tersebut bisa jadi makin rumit ketika kaum miskin dimanfaatkan untuk kepentingan politis, terutama menjelang Pemilu, oleh para pialang politik yang berwatak Machiaveli. Yakni, dengan memberikan penyaluran “energi” bagi kaum miskin untuk menghalalkan segala cara demi suksesnya perebutan kekuasaan, termasuk dengan menciptakan kekerasan, peperangan dan anarkisme. Dengan demikian, hal itu cenderung melahirkan konflik politik yang makin besar.

Dalam kondisi masyarakat yang demikian tertekan, jangan heran jika kemudian hanya dengan kabar burung saja, masyarakat akan langsung tersulut untuk melakukan tindak kekerasan. Mereka akan bersikap anarkis sebagai bentuk eskapisme sosial sebagai wujud ketidakmampuan mendorong perubahan ekonomi politik di pusat kekuasaan, yang tentunya membahayakan integritas bangsa.

Jembrana dan Komitmen “Berkumis”
Meski masalah kemiskinan membutuhkan penanganan yang berkesinambungan oleh seluruh kalangan, keberadaan dan peranan seorang pemimpin tentu menjadi sebuah daya tawar tersendiri. Maka, membangun mental progresif para elite politik, birokrat dan pejabat untuk peduli pada nasib kaum miskin menjadi hal yang penting untuk dikelola. Karena seorang pemimpin sejati tidaklah melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Ia berkuasa tetapi tidak menguasai; kaya tetapi tidak memiliki; jujur tetapi rendah hati; berbicara melalui kerja; termasyur tetapi berlaku biasa. Terakhir, ia terpanggil untuk memimpin karena hati nurani dan jeritan kebutuhan rakyatnya sendiri. (Jacob Sumardjo, 2003)

Disinilah jargon politik ”Berkumis” (Berantas Kurangi Kemiskinan) yang menjadi semacam sikap atas laku kepemimpinan Prof. Dr. I Gede Winasa selama menjadi orang nomor satu di Kabupaten Jembrana seolah menemukan wilayah ucapnya. Berawal komitmen, kerja keras yang dilakukannya bersama-sama masyarakat membuahkan hasil yang gemilang. Maka, bukanlah sesuatu yang mencengangkan jika kemudian Kabupaten Jembrana berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskinnya saat ini hingga berada pada kisaran angka 5 ribuan.

Penanggulangan kemiskinan dititikberatkan pada upaya untuk menciptakan ekonomi produktif bagi masyarakat, salah satunya melalui pembentukan pokmas gakin. Mereka dilatih dan diberdayakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga masing-masing. Dengan kata lain, yang terpenting untuk mengatasi kemiskinan saat ini adalah menciptakan kreativitas masyarakat dan daya tahan ekonomi yang kokoh. Karena ilmu pengetahuan, teknologi, politik, seni dan sastra, serta pelayanan sosial, misalnya, sejatinya bisa dikelola sesuai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membangun kreativitas dan menumbuhkan potensi diri tentu saja harus diikuti dengan upaya me-monitoring keberadaan masyarakat miskin dan masyarakat yang berpotensi miskin. Melalui Posdayandu, keberadaan masyarakat miskin pun diketahui bahkan hingga di wilayah-wilayah terpencil sekalipun. Inilah wujud komitmen bersama pemberantasan kemiskinan di Jembrana, sekaligus mewujudkan target pencapaian MDGs (Millenium Development Goals) Jembrana di tahun 2010.

Tercecer
Kaum atau masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat memiliki ketidakberdayaan. Karena kehidupan bersifat dinamis, deretan angka-angka sebagai penanda jumlah kemiskinan pun sejatinya bukanlah sesuatu yang mutlak. Maka, sebuah langkah lanjutan diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan tercecernya masyarakat miskin tersebut. Inilah yang harus dipahami dan dikelola karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata. Entah karena memang tercecer, atau baru miskin!

Penduduk miskin adalah sebuah kenyataan dan bukan sebatas hitungan angka-angka. Maka, pengabaian-pengabaian atas realita ini tidaklah boleh terjadi. Maka, komitmen untuk ‘berkumis’ harus tetap berjalan, tanpa menghitung posisi, golongan, jabatan politis ataupun golongan.

Di sisi lain, pemanfaatan IT dalam me-monitoring ataupun mapping penduduk miskin di Jembrana tentu menjadi sebuah strategi yang efektif. Namun demikian, hal itu tidaklah serta merta boleh dijadikan sebuah patokan mutlak. Karena yang terpenting adalah bagaimana mengolah “rasa” terhadap keberadaan orang-orang di sekitar.

Menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan bentuk efektivitas. Tapi, janganlah lantas pemerintah menghambakannya. Jauh lebih bijaksana apabila IT dan naluri kemanusiaan dipadukan untuk memantau dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi ketika teknologi kehilangan ruh, janganlah kita menghambakannya. Jangan sampai negara atau pemerintah menjadi abai karena keberadaan teknologi itu sendiri!

Lihat Tulisan Lainnya: